Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) membantah jika pihaknya mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi ) untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno, saat bertemu dengan kepala pemerintahan kemarin di Istana Negara. Menurutnya tak ada pembahasan seputar reshuffle kabinet.
"Gak ada. Gak (membahas reshuffle), itu kan hak prerogatif presiden. Ya kalau memberi masukan kan semuanya kita serahkan kebijaksanaannya dan kewenangannya di presiden. Jadi tentu presiden silakan saja, itu bukan areal daripada kami," kata Setnov di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).
Setnov mengungkapkan bahwa dalam pertemuan pimpinan DPR dengan Jokowi tersebut membahas seputar Penyertaan Modal Nasional (PMN). Sebab dalam mengalokasikan PMN tidak bisa sembarangan didistribusikan ke BUMN yang kerap merugi.
"Kita kan bicara secara umum yang berkaitan dengan APBN dan juga mengenai penempatan modal BUMN, jadi tentu kita bicarakan karena kita masukan ke APBNP 2016. Tentu kita akan lihat yang kita serahkan pada komisi terkait, komisi VI dan XI," tuturnya.
Selain itu pembahasan juga menyangkut pembangunan infrastruktur. Setnov menyatakan DPR memberikan masukan agar program Jokowi menjadi pro rakyat.
"Tujuannya antara DPR dan pemerintah, kita sama-sama memikirkan untuk rakyat. Jadi itu yang kita lakukan dan tentu ada hal-hal yang membicarakan terkait substansi-substansi lain, misalnya masalah infrastruktur. Tentunya di dalam infrastruktur yang kita giatkan, kita harapkan para investor-investor juga bisa masuk di Indonesia," jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar